Headlines
Dikirim : Selasa, 09 April 2013
Admin Media Kerinci News.com

Pemilukada Politik Biaya Tinggi

JAKARTA — Panja DPR-RI terus menggodok RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), khususnya terkait efisiensi biaya pemilu, mengingat selama ini mahal dan berimplikasi maraknya korupsi oleh kepala daerah dan pejabat negara, dari pusat sampai daerah. Biaya pemilukada selama ini mencapai ratusan milyar rupiah bahkan triliunan rupiah sehingga daerah yang semula sebagai lumbung padi berubah jadi lumbung korupsi.
“Harus sepakat untuk mengakhiri politik biaya tinggi, karena banyak berimplikasi negatif dengan makin maraknya korupsi. Tapi, tetap dipilih langsung oleh rakyat, jangan sampai ditarik mundur kembali oleh DPRD,” ujar Wakil Ketua MPR-RI, Hajrijanto Y Thohari, dalam dialog biaya pemilukada bersama Ketua Panja RUU Pemilukada DPR, Hakam Naja dan Firmanzah, dari Universitas Indonesia, di gedung MPR/DPR-RI, Jakarta, Senin (8/4).

Menurut Hajriyanto, sejalan dengan biaya politik yang efisien, penghentian ini sebagai langkah menghentikan politik plutokrasi, yaitu hanya calon atau tokoh-tokoh yang memiliki uang saja yang terpilih dan dihormati rakyat, sehingga yang dijadikan syarat dan kriteria pertama dalam pemilu hanya kekuatan logistik.

“Wacana, visi dan misi politik akhirnya tak berkembang di masyarakat, karena hanya mengandalkan kekuatan logistik dan pragmatis,” tambahnya.

Menurut Hajrijanto, RUU Pilkada harus menghentikan politik biaya tinggi. Banyak masalah dalam proses demokrasi bangsa, namun harus optimis memperbaiki satu per satu, semisal pembatasan biaya kampanye, biaya iklan, aturan penerimaan dan pengeluarannya. Keuangan partai harus diatur secara transparan.

Khusus RUU Pilkada, yang sudah disepakati antara lain mengenai anggaran dialokasikan melalui APBD dengan berbagai pembatasan, terkait standar dana kampanye, biaya iklan, dan transparansi keuangan partai, plus dana keamanan.

“Itu penting karena biaya keamanan untuk Jawa Barat saja mencapai Rp 200 miliar. Pilkada akan dilangsungkan serentak di mana tahap pertama dalam pemilihan gubernur, disusul 279 kabupaten/kota pada 2015 dan 244 kabupaten/kota pada 2018,” tutur politisi PAN ini.

Soal pengaturan dana kampanye, Hakam menilai, setidaknya harus memenuhi prinsip menjamin kesetaraan bagi peserta pemilu, mempunyai kesempatan sama untuk dipilih, mencegah pembelian nominasi, pencukongan calon dan pengaruh interes group terhadap calon serta membebaskan pemilih dari tekanan kandidat atau partai dari politik uang.

“Hanya soal penyelesaian sengketa pilkada yang belum disepakati, tetap Mahkamah Konstitusi (MK) atau Mahkamah Agung (MA),” ungkapnya.

Diakui Firmazah, ekonomi politik keuangannya lebih sulit diidentifikasi dibanding ekonomi pemilu. Kalau anggaran pemilu sudah jelas, sedangkan biaya politik yang dilakukan partai politik cukup sulit.

“Kalau  mau mengikis politik uang dan korupsi melalui transparansi partai dalam penerimaan, biaya dan pengeluaran. Keuangan negara (APBN) oleh BPK, penggunaan APBD oleh BPKD, parpol dan politisi sendiri harus dilaporkan,” tegasnya.

Dia mengusulkan pembiayaan iklan dan kampanye lainnya langsung ditangani KPU pusat dan daerah, sehingga semua calon kepala daerah atau caleg dan capres mendapat porsi sama untuk pengenalan dirinya pada masyarakat.

“Saya kira kalau dilakukan, kampanye akan berlangsung adil dan fair. Untuk itu partai nantinya tak usah repot-repot lagi menangani kampanye,” jelas Firmanzah. (infojambi.com/BS)

Headlines

>